undang undang jasa konstruksi. 3 PP, 3 Perpres, dan 13 Permen Turunan UU Jasa Konstruksi Rampung Tahun Ini. undang undang jasa konstruksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. 1. 18,. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dan penambahan satu pasal baru dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. Habibie. Harapan untuk peraturan pelaksanaan yang baru salah satunya adalah dapat menjamin. 2 Tahun 2017tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU No. Jasa Konstruksi periode 2021-2024 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor. p e r at u r a n p e m e r i n ta h p e r at u r a n p e m. Jasa. Jakarta, Indonesia, dipakai Undang – Undang No. Jasa Konstruksi. Peraturan Perundang-undangan. UU No. 3 Alam Setya Muchtar, dkk. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG. Konstruksi. Pada tanggal 23 April 2020, pemerintah pusat telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. VI/No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. (Precis : LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2017 ABOUT CONSTRUCTION SERVICES) Cara memahami regulasi dengan membaca alur ringkasannya. 11, 2017 PEMBANGUNAN. Jasa Konstruksi baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk. Telah dijabarkan pada peraturan turunannya, bahwa uji kompetensi ini dilaksanakan oleh lembaga. Perubahan - Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Jasa Konstruksi . KONTRAK KERJA KONSTRUKSI. dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Syarat-syarat lain terkait pendirian usaha jasa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diselenggarakannya jasa konstruksi dalam hal ini berdasakan asas dan tujuan, yakni dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa. Secara umum struktur usaha jasa konstruksi terdiri atas jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha, serta bentuk dan kualifikasi usaha. Tutup. Menimbang: a. 9 A. 11, Tahun 2017, TLN No. Forum ini bersifat mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Kontruksi, sedangkan penyelenggaraan usaha. Bentuk. Badan / Pengarang: Presiden Republik Indonesia: No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 14. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 6628, peraturan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-undang No. 8. IR - PERPUSTAKAAN. Family Tree Undang-Undang Jasa Konstruksi. PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi. Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi disebutkan bahwa, "Jasa Konstruksi" adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 5 Ragunan, Pasar Minggu,. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/KPTS/LPJK/II/2021 tentang Koordinator Bidang Pembagian Tugas dan Fungsi. 5. Pencabutan. Dewan Redaksi: Sekretaris Direktorat24 Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3833 Penanganan sengketa. U. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. Demikian disampaikan Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Masrianto, yang. UMUM Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan. Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) no. “Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017 sudah dinantikan oleh segenap masyarakat jasa konstruksi baik di pusat maupun daerah, sebab. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan f. Tipe Dokumen. Jasa Konstruksi melalui Asosiasi Profesi yang memiliki kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal. Tentang Jasa Konstruksi melalui hukum perdata yang mana hubungan hukum di antara para pihak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. 1999. Pencabutan. Bentuk fisik yang Tergolong ke dalam Jasa Konstruksi Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah seperti. 2 tahun 2017 pada Bab VI Pasal 65 ayat (2), disebutkan dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH. Terkait dengan mega proyek strategis nasional presiden telah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 2. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 54 f PENJELASAN ATA S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI I. GO. Upaya kesehatan kerja perlu dilaksanakan karena di tempat kerja terdapat faktor-faktor risiko bahaya yang dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);. . Jasa Kontruksi (JK) 8a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan. 18 Tahun 1999 ini mengatur kontrak proyek konstruksi pada Indonesia terutama yang asal dananya dari berasal pemerintah/kas negara. I. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 22, LN. UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 2. Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Perpres No. Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut Undang-undang Republik Indonesia No 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melakukan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas dan tujuannya, bagaimana Tanggung jawab danKetentuan umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Judul. 2. 14, LN. Tata Cara Pelaksanaan. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate, 2020 • APA UUJK ITU?. Menurut Permen PUPR 14/2020, Kerja Sama Operasi (KSO) yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan. Jasa Konstruksi - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. I, MSi. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dan pengaturan pengadaan jasa. Undang-undang (Download) 2 Tahun 2017 : Jasa Konstruksi (terbaru) 11 Tahun 2014: Keinsinyuran. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-3-l4 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berrandaskan pada a. Legalitas Usaha Jasa Konstruksi. 3 Zahirman Zabir, Jasa Kontruksi Dalam Hukum Bisnis, Jakarta: Zahirman Zabir & Associates Advocates & Legal Consultan, 2004, hlm. Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Sedangkan Pekerjaan Konstruksi dapat dimaknai sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 0%. 3. Peraturan Perundang-undangan. Penyedia Jasa Konstruksi. penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan diatur dalam Peraturan Presiden. 6018, Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang. T. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 12 Januari 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menggantikan UU No. penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. Jasa. Peraturan: 22: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta:. AD Premier 9th floor, Jl. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ”Bisnis. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menjadi sebuah terobosan terbaru bagi penyelenggaraan jasa konstruksi. U. Aparat penegak hukum seharusnya lebih bijak dan cermat dalam. JDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PUPRJudul. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sendiri secara spesifik menyebutkan bahwa kontak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan perubahan c. Meski demikian, jasa konstruksi masih akan menghadapi beberapa tantangan, salah satunya dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi f. Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa. UNDANG UNDANG. 1 3 Oka Aditya, Prima. perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi; 2017, No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelaskanaan kontrak konstruksi (AJI, 2021) . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi T. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan usaha Jasa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi. Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi”. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. PP No. Pasal 2 Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja. Peraturan mengenai pemungutan PPN untuk jasa konstruksi terdapat dalam Undang-undang No. Tugas utama perencana konstruksi adalah memberikan layanan servis perencanaaan dalam konstruksi, mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja. kantor perwakilan; dan/atau; badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha jasa. 2. • Standar prosedur pelakasanaan jasa konstruksi • Standar mutu hasil pelakasanaan jasa konstruksi • Standar operasi dan pemeliharaan • Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dlm pelaksanaan Jasa Konstruksi • Standar pengelolaan lingkungan hidup. Good Newsnya melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP 14/20), dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan. Pertimbangan Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85R Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang. 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diperlukan pedoman teknis tentang persyaratan dan tata cara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan. Kontrak Konstruksi ialah sebuah perjanjian untuk membangun sebuah bangunan dengan persyaratan. Peran masyarakat jasa konstruksi ini diatur lebih lanjut dalam PP 4/2010. Undang-undang (UU) tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kontrak Kerja Konstruksi ( Perjanjian Pemborongan) Dalam Pembangunan Pondasi Pabrik Pelaksanaan Kontrak Kerja Penyedia Jasa (CV Gendeng Mas) Pengguna Jasa (PT Indocali Plast) Tanggung Jawab. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Seminar Jasa konstruksi ini turut menghadirkan. ) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi,6 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi, UU Nomor 2 Tahun 2017, LNRI No. Jasa Konstruksi. 2. PEMBAGIAN TUGAS LAYANAN JASA KONSULTANSI Pembagian tugas layanan jasa konsultansi dapat dilihat dari subbab Struktur Usaha Jasa Konstruksi yang tertuang dalam UUJK 2017. 31. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana. penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh. Undang-undang (UU) No. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK); 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. Tipe Dokumen. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK PERATURAN. UMUM 1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang Jasa Konstruksi dalam Sidang Paripurna mengatakan bahwa RUU. Dari definisi yang ada di dalam UUJK tersebut maka dalam. B. 1. Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah resmi lahir menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, yang sudah. UUJK 2017 terdiri dari 13 Bab dan 106 pasal. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai UU telah diterbitkan. Untuk pekerjaan konstruksi yang telah selesai serta dilakukan serah-terima, istilah yang. com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak. go. JASA KONSTRUKSI, ANTARA PASAL 4(2) DAN PASAL 23 UU PPh. NIP : 196210121989032001 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya I. Ruang Lingkup Permen : a. Tahun. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. U. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak. Undang-undang No. PENDAHULUAN A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan dasar penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi. I. 1. E.